Penguatan Pelayanan PPID se BAZNAS Kalimantan Timur

Samarinda — Dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat transparansi kepada masyarakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan bimbingan teknis (bimtek) terkait Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan ini berlangsung di kantor BAZNAS Kalimantan Timur di Samarinda dan dihadiri oleh perwakilan BAZNAS dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur.

Acara ini menjadi momentum penting dalam menyamakan persepsi serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi publik. PPID memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa informasi yang dimiliki oleh lembaga dapat diakses secara cepat, tepat, dan akurat oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pemaparan terkait regulasi keterbukaan informasi, tata kelola dokumentasi, serta mekanisme pelayanan informasi kepada publik. Selain itu, dibahas pula tantangan yang dihadapi dalam implementasi PPID di masing-masing daerah, termasuk bagaimana menjawab permintaan informasi masyarakat secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala BAZNAS Kalimantan Timur dalam sambutannya menekankan pentingnya transparansi sebagai bentuk akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Ia menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan aset utama yang harus dijaga melalui pelayanan informasi yang terbuka dan responsif. Dengan adanya penguatan PPID, diharapkan seluruh BAZNAS di tingkat kabupaten dan kota mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas dan terpercaya.

Diskusi interaktif juga menjadi bagian penting dalam kegiatan ini, di mana peserta saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan informasi. Hal ini diharapkan dapat memperkaya wawasan serta memperkuat sinergi antar BAZNAS di wilayah Kalimantan Timur.

Melalui kegiatan bimtek ini, BAZNAS Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam aspek keterbukaan informasi. Dengan pengelolaan PPID yang optimal, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait pengelolaan zakat, sehingga mendorong partisipasi dan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap lembaga.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang transparan, profesional, dan akuntabel, sejalan dengan semangat pelayanan kepada umat dan masyarakat luas.